Wakil Sekjen Partai Demokrat Soroti Kasus Rempang, Gaya Vietnam atau China Tak Cocok di Kita

Polres Majalengka, JAKARTA–Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai demokrat, Jansen Sitindaonmemberikan sorotan tajam pada kasus pembangunan Pulau RempangBatam, Kepulauan Riau.

Menurut politisi Partai demokrat Ciri khas perkembangan gaya Tionghoa atau Vietnam ini sudah tidak cocok lagi di Indonesia, apalagi sejak era Reformasi.

Berdasarkan Jansen SitindaonGaya pembangunan dengan pendekatan seperti di China atau Vietnam sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Menurut Jansen dalam keterangannya, Senin (18/9), karakter pembangunan ala China atau Vietnam yang bisa leluasa memindahkan atau menggusur warga sesuka hati sudah tidak cocok lagi untuk Indonesia.

Baca juga: Albertha Dwi Minta Keadilan, Kampus Universitas Tarumanegara Didemo Massa LBH

Jansen kemudian mengingatkan, meski secara hukum warga terdampak penggusuran belum tentu memiliki klaim atas tanah tersebut, namun nyatanya ribuan bahkan puluhan ribu orang telah tinggal dan membangun kehidupannya di sana.

Ia juga menyoroti pentingnya mengakui kontribusi masyarakat yang telah membangun dan memelihara lahan tersebut, termasuk klaim terkait status lahan tersebut sebagai “desa tua”.

“Ini menjadi tugas kita bersama untuk memikirkan dan menegakkannya, terutama mereka yang saat ini berada di pemerintahan. Termasuk pemimpin masa depan kita yang terpilih, tidak peduli dari partai mana mereka berasal,” kata Jansen.

Selanjutnya mengenai kontroversi penggusuran di Pulau Rempangjika dilihat dari sudut pandang hukum, masyarakat yang terlibat mungkin tidak mempunyai hak atas tanah.

Baca juga: Tinjau Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bogor, Bey Machmudin: Ini Bentuk Kehadiran Pemerintah untuk Masyarakat

Termasuk, apakah pendekatan pembukaan lahan, baik secara damai maupun dengan kekerasan, bisa dilakukan.

Namun, kata Jansen, kenyataannya ribuan bahkan puluhan ribu warga sudah lama tinggal dan membangun kehidupan di sana, mengingat pulau itu sebagai rumah dan memiliki nilai aset.

Jansen menekankan pentingnya hak berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

Ia juga mempertanyakan kesesuaian pendekatan penggusuran dengan semangat demokrasi yang berkembang, dan menyoroti potensi konflik dan perlawanan yang mungkin timbul akibat penggusuran besar-besaran.