Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai transformasi digital penting dalam penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota. Dalam hal ini, KKP akan meluncurkan aplikasi E-PIT untuk memudahkan proses perizinan dan pendataan ikan hasil tangkapan.
Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Agus Suherman mengatakan E-PIT akan mengintegrasikan pelayanan perikanan tangkap dari hulu hingga hilir dalam satu sistem.
Layanan ini meliputi penyampaian SLO, SPB, Logbook, STBLK, Laporan Perhitungan Mandiri (LPM), dan perhitungan PNBP PHP pasca produksi. Agus mengatakan digitalisasi akan memudahkan proses perizinan, pelaporan, dan pengawasan dalam pelaksanaan program ekonomi biru.
Baca juga: KKP Sosialisasikan Perikanan Berkelanjutan pada Harkannas ke-10
“Kami optimistis akan efektif. Dulu penggunaan kartu listrik pada layanan jalan tol banyak ditentang, kini sudah 100 persen menggunakannya,” kata Agus dalam acara Bincang Bahari yang bertajuk Perspektif Masyarakat Mengenai Transformasi Perikanan Tangkap dan Implementasi E-PIT di Kantor KKP, Jakarta, Senin (18/9/2023).
Hal senada diungkapkan Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto yang menilai pentingnya penerapan E-PIT dalam penerapan PIT berbasis kuota. Ia mengatakan kinerja sistem akan terus ditingkatkan seiring bertambahnya jumlah pengguna.
Berdasarkan hasil survei KKP bersama Litbang Kompas di Cilacap, Jawa Tengah dan Benoa, Doni mengatakan mayoritas nakhoda dan pelaku usaha perikanan memiliki kesadaran terhadap kebijakan PIT, termasuk penerapan E-PIT.
Namun berdasarkan hasil penilaian terhadap 100 responden, Doni mengatakan ada kendala yang dihadapi saat menggunakan E-PIT. Hambatan tersebut antara lain gangguan sinyal, error, ditutup paksa, sampai membekukan.
“Permasalahan sinyal paling tinggi, namun ada solusi yang diciptakan pasar di lapangan. Salah satunya adalah teknologi satelit yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut,” jelasnya.
Dalam hal ini, Plt Kepala Pusat Statistik dan Informasi KKP Aulia Riza Farhan mengatakan, KKP juga memiliki teknologi Pusat Komando, selain menerapkan E-PIT. Teknologi ini dihadirkan untuk mendukung sistem monitoring pelaksanaan PIT.
Menurutnya, keistimewaan di dalamnya akan terus diperkuat melalui pemantauan kondisi terumbu karang dan mangrove. Data yang terkumpul dalam sistem, kata Aulia, dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan.
“Saat ini komunikasi maritim sangat dibutuhkan agar kita bisa mendapatkan data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat kebijakan. Sesuai arahan Menteri bahwa ekologi menjadi panglima, saat ini fokus KKP sedang membuat Data Besar Laut“tegasnya.
Baca juga: Siap Penuhi Kebutuhan Pangan di Sektor Perikanan, KKP Jawab Tantangan Perubahan Iklim Dunia
Baca juga: Viral bule dorong polisi saat ditilang di Sunset Road
Ingin berita terkini lainnya dari Polres Majalengka? Ayo ikuti kami berita Google dengan Klik Simbol Bintang.
Artikel ini awalnya muncul di wartaekonomi.co.id
